Tampilkan postingan dengan label Peraturan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Peraturan. Tampilkan semua postingan

4/27/2021

SKB Empat Menteri tentang Pelaksanaan Pendidikan Melalui Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah merupakan pandemi di tingkat global, bukan hanya negara Indonesia yang mengalami pandemi Covid 19, tetapi semua negara. Bahkan ada negara yang tadinya dinyatakan sudah aman dari Covid 19 tetapi kemudian melakukan kegiatan-kegiatan dan layaknya seperti tidak ada Covid, akibatnya negara tersebut menjadi negara yang rentan dengan penderita Covid yang semakin meningkat, contohnya India.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk sangat besar, tersebar di seluruh kepulauan. 

 

Indonesia negara yang berkomitmen untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Oleh karena itu lembaga pendidikan yang merupakan kumpulan dari para peserta didik, dengan mengacu pada protokol kesehatan maka lembaga pendidikan itu kemudian dihentikan dari kegiatan tatap muka. 

 

Sudah berjalan setahun lamanya lembaga pendidikan, meliputi sekolah, madrasah, juga pondok pesantren, perguruan tinggi melakukan kegiatan pendidikan dengan sistem daring dan luring. Dalam kondisi ini setiap peserta didik yang baru saja masuk dalam lembaga pendidikan kemudian naik tingkat. Sesama peserta didik tidak pernah bertemu demikian pula dengan para pendidik. 

 

Kondisi yang demikian terus mendatangkan keprihatianan, kejenuhan dari seluruh lembaga pendidikan. Karena itu pemerintah ingin agar kegiatan pendidikan dengan tatap muka dapat dilaksanakan tetapi kesehatan dan keamanan tetap terjaga. Karena itu menjadi kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan aturan, tokoh agama dan tokoh masyarakat berupaya untuk mensosialisasikan peraturan dari pemerintah, kemudian masyarakat yang berupaya untuk mentaati kebijakan atau aturan dari pemerintah. Tanpa adanya pemahaman dan komitmen bersama untuk memutus mata rantai penyebaran covid, maka upaya yang dilakukan niscaya tidak akan menuai keberhasilan. 

 

Pemerintah dalam hal ini menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan bersama. Kerjasama terus ditingkatkan agar peraturan bisa mengikat seluruh lapisan masyarakat. Dalam lembaga pendidikan diadakan identifikasi dan klasifikasi, daerah yang termasuk dalam kawasan zona hijau dan kuning berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional boleh melakukan kegiatan pendidikan pengajaran melalui tatap muka dengan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Instansi terkait. tentu saja dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. 

 

Suatu daerah yang masuk dalam kategori zona merah dan oranye berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional dilarang melaksanakan pendidikan dengan tatap muka, karena itu kegiatan pendidikan dan pengajaran dilakukan secara daring dan luring. 

 

Marilah kita dukung bersama-sama kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah, agar upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dapat terwujud tetapi kesehatan masyarakat suja tetap terjaga.

4/16/2021

Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah/ 2021 M- Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 2021

Bulan puasa adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena itu umat Islam menantikan datangnya bulan suci Ramadhan. Pada bulan Ramadhan Allah membuka pintu rahmat dan maghfirahnya. Bahkan amal ibadah pada Bulan Ramadhan akan dilipatgandakan oleh Allah mulai dari 10 tingkatan sampai 700 kali tingkatan. Pada bulan Ramadhan Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka dan setan dibelenggu oleh Allah. 

 

Bulan Ramadhan menjadi kesempatan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan untuk menambah pundi-pundi pahala. Ibadah dan amaliyah bulan suci Ramadhan sangat dinanti-nantikan khususnya bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun kondisi ini tidak bisa dilaksanakan khususnya pada tahun 2020 M/1441 H, di mana dunia sedang dilanda Covid- 19, sehingga pada tahun tersebut kegiatan keagamaan dipusatkan di rumah atau keluarga masing-masing. Banyak masjid, langgar, mushola dan tempat ibadah yang ditutup termasuk di Masjidil Haram juga ditutup atau hanya dibatasi untuk beberapa orang saja, hingga pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 ditunda. 

 

Kemudian pada tahun 2021/1442 pemerintah menerapkan adaptasi kebiasaan baru sehingga ibadah puasa dengan amaliyahnya yang dinanti-nantikan dapat dilaksanakan di tempat ibadah. Jadi tempat ibadah, masjid, langgar atau mushola dibuka untuk kegiatan keagamaan tapi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas. 

 

Kegiatan keagamaan berupa ceramah keagamaan, kultum, kuliah subuh, dilaksanakan maksimal 15 menit dan ini hanya berlaku bagi daerah atau wilayah yang termasuk kategori zona hijau atau kuning. Adapun untuk daerah yang termasuk dalam kategori zona merah dan oranye dihimbau untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah masing-masing. Hal ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. 

 

Untuk selanjutnya pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2021 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran No 4 Tahun 2021.

2/08/2021

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019

 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi dunia, pemerintah Indonesia terus menggalakkan upaya untuk mengendalikan dan menekan penyebarannya. Penerapan gerakan 3M, belum bisa menahan laju perkembangan virus sehingga ditingkatkan menjadi 5 M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Untuk mendampingi gerakan sosialisasi ini pemerintah mengeluarkan surat edaran hingga instruksi. Berikut Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021

7/11/2020

Shalat Jum’at Dua Tahap dan Renggangkan Shaf, Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam dalam kondisi apapun, kapanpun dan di manapun shalat wajib di laksanakan. Bagi orang yang mukim atau bagi orang yang musafir tetap wajib melaksanakan shalat. Orang yang sehat dan orang yang sakit juga wajib menegakkan shalat,orang yang sedang sibuk atau sedang mempunyai keluangan waktu juga wajib untuk menegakkan shalat. Karena shalat adalah merupakan tiang agama, barangsiapa yang menegakkan shalat maka berarti orang tersebut telah menegakkan agama dan barangsiapa yang meninggalkan shalat maka berarti orang tersebut merobohkan agama.

Shalat mempunyai berbagai macam keutamaan, shalat dapat memberikan jalan yang terang kepada orang Islam, Shalat akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, shalat bisa menjadi solusi atas segala kesulitan hidup, shalat bisa membukakan Rizki dan shalat bisa menjadi jalan bagi hamba Allah untuk memasuki surganya.

Untuk mencapai kesempurnaan shalat, maka Islam menandaskan tegakkanlah shalat pada waktunya, melaksanakan shalat secara berjamaah, bila berjamaah juga rapatkanlah serta luruskanlah shafnya. Dalam kondisi pandemi virus corona, telah merubah kebiasaan baik umat Islam kepada hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, seperti kebiasaan untuk menegakkan shalat berjamaah, meluruskan dan merapatkan shaf. Pada kondisi pandemi Covid- 19, sebelum penetapan new normal, maka shalat berjamaah untuk dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Sebaliknya setelah pemerintah menetapkan new normal, maka shalat bisa dilaksanakan dengan berjamaah di masjid, mushola atau di langgar, dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah dengan menjaga jarak.

Menjaga jarak ketika melaksanakan shalat bagi sebagian umat Islam, mereka dapat menerima dengan keikhlasan, mereka menyadari dan memahami apa yang menjadi himbauan pemerintah. Namun ada juga sebagian dari umat Islam yang tidak mempercayai atau tidak mau melaksanakan sosial distancing atau menjaga jarak ketika sedang melaksanakan shalat. Karena itu dengan kondisi yang demikian ini, tentu saja di tengah-tengah masyarakat akan timbul dua perbedaan pemahaman. Demikian juga ketika melaksanakan shalat Jumat, dalam kondisi new normal pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi umat Islam untuk menegakkan shalat Jumat dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah dengan menjaga jarak.

Demikian juga sebentar lagi umat Islam yang akan melaksanakan shalat Idul Adha, maka bagi yang melaksanakan shalat khususnya shalat Jumat di masjid di tengah pemukiman yang padat penduduknya, maka dimungkinkan masjid tidak bisa menampung jamaah. Masjid yang seharusnya bisa digunakan secara penuh, tetapi hanya bisa digunakan sepertiga dari jumlah jamaah masjid.

Shalat Idul Adha yang diksanakan di masjid maka sudah dipastikan tidak bisa menampung jumlah jamaah. Apalagi bila menerapkan sosial distancing. Bagaimanakah umat Islam yang sudah terbiasa melaksanakan shalat Jumat di masjid, bolehkah melaksanakan shalat Jumat di masjid dengan dua tahap? Setelah melaksanakan shalat Jumat pada tahap yang pertama kemudian dilanjutkan dengan tahap yang kedua.

Ada pendapat yang membolehkan melaksanakan shalat Jumat di langgar, mushola atau di gedung pertemuan yang lain. Karena itu untuk menyikapi hal yang demikian ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 31 tahun 2020 berkaitan dengan penyelenggaraan shalat Jumat dan shalat jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid 19.



6/30/2020

Panduan Shalat Idul Adha 1441 H/ 2020 M Di Masa New Normal, SE Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020

Shalat Idul Adha adalah ibadah tahunan, ibadah yang dinantikan bagi setiap umat Islam, mereka berbondong-bondong ke tempat pelaksanaan shalat Id , sambil mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid. Membesarkan asma Allah, mesucikan asma Allah dan mumuji keagungan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Suci Allah, Maha Esa, maka hanya kepada Allah kita memuji, berharap dan mengagungkan-Nya, tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Pelaksanaan ibadah yang dinantikan itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena pada masa pandemi Covid-19, dalam kondisi new normal pemerintah mengeluarkan panduan pelaksanaan shalat Idul Adha dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.


6/27/2020

Pembatalan Haji Tahun 2020 Karena Kondisi Pandemi Covid-19, KMA 494 Tahun 2020

Banyak orang yang mengharapkan untuk segera menunaikan panggilan Allah yaitu melaksanakan ibadah haji. Masa tunggu yang cukup lama sering kali calon jamaah haji yang sudah membayar setoran ibadah haji, bertanya-tanya masih berapa tahun. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena usia yang bertambah, merasa ingin segera berangkat haji selagi masih sehat, bisa juga terhipnotis terhadap teman atau saudara yang berangkat haji sejak awal telah menjadi orang-orang yang dimuliakan, demikian pula setelah pulang haji begitu meningkatnya amal ibadah. Namun ternyata harapan itu menjadi pupus karena pandemi virus corona yang melanda dunia, karena itu pemerintah menetapkan untuk membatalkan pemberangkatan haji tahun 2020.

Dengan keputusan pemerintah tersebut maka harus ikhlas dan sabar menerima keputusan, bukankah haji adalah panggilan, ketidak dipanggilnya karena pandemi Covid-19, maka agar tidak terulang lagi pada tahun-tahun yang akan datang setiap orang hendaknya mematuhi ketentuan pemerintah untuk mengadakan pencegahan yaitu denga mematuhi protokol kesehatan, sosial distancing/ jaga jarak, membiasakan memakai masker, membiasakan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menghindari kerumunan, selalu menjaga kebersihan. Jangan terlena dengan new normal karena sesungguhnya kehidupan belum benar-benar normal, yang diindikasikan bahwa pandemic Covid-19 belum sirna dan belum ditemukan vaksinnya.